RadarBuleleng.id - Pemilu dan Pilkada serentak di Bali telah usai, namun aroma perbedaan pilihan politik masih menyisakan bara.
Seperti yang terjadi di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Sebuah rekaman beredar, memperlihatkan Kepala Desa Baturiti Made Suryana menolak memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang diketahui mendukung Partai Gerindra.
Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman, termasuk dari Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah.
Tindakan sang kepala desa dinilai bisa memecah belah masyarakat dan mencederai semangat demokrasi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa pun angkat bicara terkait hal tersebut.
Baca Juga: Hujan Semalaman, Rumah Mantan Kepala Desa Rusak Diterjang Banjir
Pria asal Buleleng itu mendesak Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya untuk segera mengambil sikap terhadap perilaku sang kepala desa atau perbekel.
Ia menilai, ucapan itu mencerminkan politisasi pelayanan publik yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang aparatur desa.
"Kami minta Bupati Tabanan membina yang bersangkutan. Jangan sampai kepala desa bertindak diskriminatif hanya karena perbedaan pilihan politik," tegas Harja.
Ia menyayangkan pernyataan Made Suryana yang seolah-olah menganggap Gerindra sebagai ancaman.
Padahal, menurut Harja, Partai Gerindra merupakan partai sah yang diakui konstitusi dan kini bahkan telah mengantarkan kadernya menjadi Presiden RI.
"Gerindra adalah aset bangsa. Apalagi sekarang punya presiden. Kepala desa seharusnya jadi pemersatu, bukan justru memecah warganya karena perbedaan politik," tegasnya.
Politisi asal Buleleng itu menambahkan, pesta demokrasi sudah selesai. Kini saatnya semua pihak bergandengan tangan membangun desa, daerah, dan negara.
Ia menyebut para tokoh sudah melakukan rekonsiliasi. Baik itu tingkat pusat hingga daerah.
"Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bertemu Bu Megawati. Gubernur Bali Wayan Koster juga sudah bertemu dengan Calon Gubernur Bali 2024 Made Muliawan Arya yang juga Ketua DPD Gerindra Bali. Tapi di bawah masih ada kepala desa yang terjebak konflik politik masa lalu," sesalnya.
Harja pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap dewasa dan menempatkan kepentingan publik di atas urusan politik.
"Sudahi perbedaan. Bali perlu kebersamaan. Semua potensi harus dirangkul untuk membangun daerah," tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya