SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Upaya memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat mulai digencarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal itu diwujudkan melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar oleh Bawaslu.
Kabupaten Buleleng menjadi daerah pertama di Bali yang melaksanakan program tersebut. Program pertama kali dilaksanakan pada Rabu (20/5/2026).
Adapun program Pendidikan Pengawas Partisipatif akan dijalankan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Program itu menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif menjelang tahapan demokrasi ke depan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan P2P tidak hanya sebatas forum edukasi tentang pemilu.
Program tersebut dirancang sebagai strategi membangun kesadaran kolektif masyarakat agar ikut aktif mengawasi jalannya demokrasi.
Menurut Ariyani, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kelancaran prosedur pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami nilai demokrasi dan merasa memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat.
“P2P ini kami dorong sebagai ruang pembelajaran bersama, agar kelompok dan organisasi masyarakat tidak hanya memahami demokrasi secara normatif, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam praktik pengawasan,” ujarnya.
Komisioner asal Buleleng itu menjelaskan, program diharapkan mampu melahirkan komunitas pengawas partisipatif yang bergerak secara mandiri dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
“Yang kami harapkan bukan sekadar partisipasi sesaat, tetapi terbentuknya jejaring yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat secara lebih luas. Pengawasan pemilu harus menjadi gerakan bersama,” tegas Ariyani.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menilai pelaksanaan P2P yang bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna penting dalam membangun kembali semangat partisipasi publik dalam demokrasi.
Ia menegaskan, menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Demokrasi tidak bisa dijaga sendiri oleh penyelenggara. Diperlukan keterlibatan masyarakat yang sadar dan memiliki komitmen untuk ikut mengawasi,” ujarnya.
Carna juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi.
Menurutnya, sikap apatis di kalangan anak muda menjadi tantangan serius yang harus dijawab melalui pendidikan politik dan penguatan partisipasi publik.
Karena itu, ia berharap forum P2P tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu melahirkan ruang diskusi lanjutan dan gerakan nyata di lingkungan masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan ruang-ruang diskusi lanjutan dan gerakan konkret di masyarakat. Keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan demokrasi,” katanya.
Pelaksanaan kegiatan dengan jumlah peserta terbatas dan durasi cukup panjang disebut sengaja dirancang agar interaksi antar peserta lebih intens.
Dengan demikian, solidaritas dan kekompakan dalam membangun gerakan pengawasan partisipatif di Buleleng dapat terbentuk lebih kuat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya