RadarBuleleng.id - Mimpi Bali memiliki kereta bawah tanah atau Bali Urban Subway (BUS) makin jauh dari kenyataan.
Proyek transportasi massal yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan kronis di Pulau Dewata tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Padahal, proyek ambisius tersebut sudah melakukan ground breaking menjelang akhir 2024. Bertepatan dengan masa kampanye Pilkada 2024.
Bahkan, upacara ngeruwak atau ritual niskala telah digelar di kawasan TOD Central Parkir Kuta pada 4 September 2024. Namun, setelah seremonial itu, kabar kelanjutan proyek justru kian senyap.
Saat diluncurkan, Pemprov Bali tampil optimistis. Proyek yang digarap PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) bersama PT Bali Indah Prima (BIP) itu disebut-sebut bakal menjadi jurus pamungkas mengurai kemacetan parah di wilayah utama Bali.
Faktanya, kemacetan masih menjadi pemandangan harian, terutama di kawasan Sarbagita, meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jalur wisata dan pusat bisnis menjadi titik terpadat.
Proyek Bali Urban Subway sendiri dimandatkan kepada PT SBDJ, BUMD milik Pemprov Bali, yang kemudian menunjuk PT BIP sebagai investor utama atau lead consortium.
Namun, lambannya progres pembangunan proyek memicu tanda tanya besar di kalangan legislator.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelanjutan proyek tersebut.
“Sejak ngeruwak September 2024, katanya masih proses feasibility study (FS). Tapi sampai sekarang, sudah setahun lebih, kami di Komisi III belum dapat informasi lagi soal progresnya,” ungkap Suyasa.
Politisi Partai Gerindra itu memahami, proyek berskala raksasa dengan skema investasi penuh tanpa APBD maupun APBN memang membutuhkan waktu panjang untuk menemukan investor yang benar-benar serius.
Kabar terakhir, terdapat ketertarikan dari pemodal asal Tiongkok dan Korea. Namun, belum jelas apakah minat tersebut datang melalui PT BIP sebagai lead consortium.
Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul pula sinyal perubahan arah kebijakan teknis.
Direktur SBDJ, Ervan Maksum, mengonfirmasi adanya kajian untuk mengalihkan moda dari Light Rail Transit (LRT) ke Autonomous Rail Transit (ART).
“Sebenarnya bukan mencari perubahan, tapi kami mencari sesuatu yang lebih optimal. Kami ingin melihat secara menyeluruh, membandingkan alternatif moda dan teknologinya,” ujar mantan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas itu.
Namun, informasi perubahan konsep tersebut rupanya belum sepenuhnya sampai ke DPRD Bali. Suyasa mengaku masih menerima laporan bahwa proyek BUS tetap berbasis LRT.
“Kami akan sounding terus. Kami tanya ke eksekutif sudah sampai mana? Informasi yang saya pegang masih LRT, termasuk soal pergantian investor, semoga saja tidak,” ucapnya.
Selain persoalan konsep, tantangan terbesar proyek ini adalah kebutuhan anggaran yang fantastis. Total investasi diperkirakan mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 316 triliun.
Angka tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Besarnya dana tersebut yang membuat proses perencanaan berjalan alot. Di samping itu, diperlukan kajian teknis yang sangat matang, mengingat karakteristik wilayah Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
“Harapan kami proyek ini segera jalan. Karena manfaatnya akan sangat luar biasa untuk mengurangi kemacetan dan menunjang pariwisata kita,” pungkas Suyasa. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya