Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Minta Perubahan Kelas Rawat Inap Peserta BPJS Dievaluasi

J
Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat.
Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat.

RadarBuleleng.id - Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menerapkan perubahan kelas rawat inap bagi peserta BPJS.


Advertisement

Tadinya layanan kelas rawat inap peserta BPJS dikelompokkan menjadi tiga. Yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, kelas rawat inap itu dihapus. Diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Perubahan itu praktis menuai polemik di masyarakat. Terutama di peserta BPJS yang melakukan iuran secara mandiri.

Menindaklanjuti polemik tersebut, Komisi IX DPR RI meminta agar pemerintah dan BPJS mengevaluasi keputusan menerapkan KRIS.

Keputusan itu diambil setelah DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan, kemarin (6/6/2024).

Advertisement

Komisi IX mendesak Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan untuk mengkaji kesiapan rumah sakit dan implikasi KRIS terhadap manfaat layanan. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani dalam tanggapannya mengatakan, KRIS tidak sesuai amanat konstitusi. Selain itu KRIS juga tidak berasas keadilan. Sebab, ada wacana satu iuran untuk semua kelas. 

"Tolong evaluasi kembali dulu. Perbaiki infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), dan yang lain. Jika itu sudah dilakukan, komisi IX tidak bakal menolak,” kata politisi dari Fraksi Nasdem itu.

Anggota Komisi IX lainnya, Edy Wuryanto juga meminta pemerintah hati-hati menerapkan KRIS.  Masyarakat, menurut dia, membutuhkan kepastian. 

"Kalau iuran betul satu harga, itu akan membiaskan prinsip gotong royong di JKN. Ini juga bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran JKN,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti ketidaksesuaian antara laporan Kemenkes dan data di lapangan. 

Kemenkes mengklaim, sudah banyak rumah sakit yang siap mengganti kelas rawat inapnya menjadi KRIS. Sementara temuan DPR, masih banyak masalah yang ada di lapangan.

Buktinya dari 2.432 rumah sakit yang diharapkan siap menerapkan KRIS, ternyata hanya 1.053 rumah sakit saja yang menyatakan siap.

Sementara itu, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir membeberkan temuannya selama berkunjung ke daerah. Menurut dia, banyak fasilitas kesehatan yang menunggu aturan teknis penerapan KRIS itu.

Sebab, dalam Perpres 59/2024 diungkapkan, aturan teknis akan diberlakukan melalui peraturan menteri. 

"Mereka memerlukan kepastian dalam menerapkan KRIS,” tuturnya. (lyn/c7/ttg)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Skandal Penyadapan Presiden, Anggota DPR RI Asal Bali Minta Ungkap Pemesan dan Pemberi Perintah

Skandal Penyadapan Presiden, Anggota DPR RI Asal Bali Minta Ungkap Pemesan dan Pemberi Perintah

Anggota DPR RI Nyoman Parta dan Nengah Senantara desak usut tuntas skandal penyadapan ilegal Presiden. Polisi diminta bongkar hingga pemberi komando.

Nyoman Parta Minta Pertamina Buktikan Insiden Jangkar yang Picu Krisis BBM di Bali

Nyoman Parta Minta Pertamina Buktikan Insiden Jangkar yang Picu Krisis BBM di Bali

I Nyoman Parta mempertanyakan penjelasan Pertamina soal gangguan pasokan BBM di Bali akibat jangkar kapal tanker dan berencana membawa persoalan itu ke DPR RI.

Lansia Bukan Cuma Penerima Bansos! Kariyasa Adnyana Desak RUU Kesejahteraan Lansia

Lansia Bukan Cuma Penerima Bansos! Kariyasa Adnyana Desak RUU Kesejahteraan Lansia

Anggota Baleg DPR RI Ketut Kariyasa desak RUU Kesejahteraan Lansia ubah paradigma. Lansia bukan cuma penerima bansos, tapi subjek pemegang hak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer