RadarBuleleng.id - Mantan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyebut desa adat sudah menjadi objek yang dipolitisasi.
Dampaknya, bukan hanya menjadi objek politik. Kini desa adat juga berpotensi menjadi alat politik pada ajang pemilihan langsung.
Desa adat diberi iming-iming bantuan, demi memenangkan calon tertentu. Hal itu pada akhirnya menyebabkan iklim demokrasi di Bali menjadi tidak sehat.
Baca Juga: Tim Arkeolog Datangi Pura-Pura di Catur Desa Adat Tamblingan. Potensial jadi Cagar Budaya
Bahkan, politisasi desa adat juga telah sampai ke telinga Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurut Pastika, Prabowo ikut menyoroti soal kondisi desa adat di Bali yang rentan politisasi.
Saat Prabowo berkunjung ke Bali, mereka berdua berdiskusi cukup panjang soal desa adat yang rentan dipolitisasi.
"Saya tidak tahu beliau mendapatkan informasi itu dari mana. Presiden Prabowo mengatakan, kalau memang demikian adanya maka tentunya hal ini membuat Iklim yang tidak sehat merusak tatanan demokrasi," kata Mangku Pastika kemarin (6/11/2024).
Menurut Mangku Pastika, idealnya desa adat seharusnya independen. Sebab desa adat merupakan lembaga yang otonom.
Desa adat juga tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi sekaligus memenangkan calon tertentu.
“Desa Adat seharusnya independen sehingga masyarakat bebas memilih, tidak boleh ada intervensi oleh siapapun,” tegasnya.
Baca Juga: Rekayasa Laporan Keuangan, Bendahara Desa Adat Dipolisikan
Mangku Pastika memahami jika prajuru di desa adat, bukan pihak-pihak yang harus netral. Seperti TNI, Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mangku Pastika mengingatkan bahwa prajuru desa adat mengelola dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang bersumber dari keuangan pemerintah. Ditambah lagi, prajuru juga berhak mendapat insentif yang sumbernya dari APBD.
Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat bila desa adat harus bersikap netral, tanpa harus dilibatkan dalam kepentingan elektoral.
Mangku Pastika menyatakan, Presiden Prabowo mendorong agar desa adat benar-benar fokus mengurus pelestarian adat istiadat, serta budaya.
"Presiden Prabowo setuju sejatinya Bali tetap menjaga kelestarian adat dan budayanya tidak boleh malah dijadikan sarana dan komoditas politik," tegasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya