RadarBuleleng.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti serius penanganan pasca banjir besar yang melanda Kota Denpasar.
Dalam kunjungan kerja di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Rabu (5/11/2025), Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako meminta seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk bergerak cepat dan tidak hanya menunggu proyek pemerintah pusat.
Pria yang akrab disapa Angelo itu mengatakan, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara swadaya untuk mengurangi risiko banjir. Salah satunya dengan normalisasi sungai.
Ia mencontohkan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, maupun Polri agar pembersihan sungai tetap berjalan meski tanpa anggaran proyek.
“Jangan menunggu proyek turun baru bekerja. Kalau menunggu, bisa-bisa baru selesai tahun 2040. Kita bisa swakelola, pinjam alat pemerintah seperti di PUPR, agar pengerukan dan normalisasi bisa segera dilakukan,” tegas Angelo.
Menurutnya, silaturahmi dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana.
DPD RI menilai langkah gotong royong antar instansi lebih efektif dibanding menunggu program besar yang memakan waktu.
Dalam pertemuan tersebut, Komite II DPD RI juga menyerap aspirasi terkait kondisi lingkungan usai banjir, termasuk soal penanganan sampah di TPA Suwung yang kini sudah overload.
Kepala Seksi Teknis UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, I Putu Gede Wiradana, melaporkan, total 998 ton sampah banjir masuk ke TPA Suwung menggunakan 470 truk pengangkut.
“Jadi itu menjadi tambahan beban besar bagi TPA Suwung,” jelas Wiradana.
Wiradana menegaskan, kondisi TPA Suwung kini sudah overload. Karena itu, penyelesaian masalah sampah di tingkat hulu harus digencarkan.
Apalagi menjelang akhir tahun hingga Maret 2026, Bali biasanya dibanjiri sampah kiriman dari luar pulau yang terdampar di Pantai Kuta dan Kedonganan.
“Jadi sampah kiriman itu pun tetap kami terima, padahal kapasitas kami sudah penuh,” ujarnya.
Ia menilai, penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus di hilir. Diperlukan langkah menyeluruh dari sumbernya.
“Dengan adanya regulasi dan pembentukan pengelolaan sampah berbasis sumber oleh Gubernur, harapan kami volume sampah yang dikirim ke TPA Suwung bisa ditekan,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Angelo menyatakan Komite II DPD RI akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyampaikan laporan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Beberapa hal yang akan ditekankan yakni pengerukan sungai yang kerap meluap dan penanaman pohon di daerah aliran sungai (DAS).
“Masalah banjir dan lingkungan ini tidak bisa dibiarkan menunggu. DPD RI siap jadi jembatan agar koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif,” tutup Angelo. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya