.
RadarBuleleng.id - Banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih bingung membedakan antara Surat Keputusan (SK), Terhitung Mulai Tanggal (TMT), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
Ketiganya sama-sama penting, namun hanya satu yang benar-benar menjadi dasar pembayaran gaji.
Agar tidak keliru, berikut penjelasan lengkap berdasarkan fungsi dan penerapannya di lapangan.
SK: Legalitas Pengangkatan, Bukan Dasar Gaji
Surat Keputusan (SK) adalah dokumen resmi yang menyatakan seseorang telah sah diangkat sebagai CPNS atau PPPK.
SK diterbitkan oleh pejabat berwenang baik di instansi pusat maupun daerah.
Meski memiliki kekuatan hukum, SK saja tidak cukup untuk mencairkan gaji.
Banyak pegawai sudah menerima SK sejak lama, tetapi belum bisa mendapatkan hak finansial karena belum memenuhi syarat administratif lainnya.
TMT: Titik Awal Masa Kerja
Terhitung Mulai Tanggal (TMT) merupakan tanggal resmi yang menetapkan kapan status kepegawaian mulai berlaku.
TMT tercantum di dalam SK dan menjadi dasar perhitungan masa kerja, termasuk untuk tujuan pensiun dan tunjangan masa depan.
Namun TMT belum dapat dijadikan dasar bekerja apabila belum diterbitkan SPMT.
Fungsi TMT dalam Alur Pengangkatan
TMT diterbitkan lebih dulu dibandingkan SPMT dan menjadi pedoman instansi untuk menentukan waktu bertugas pegawai.
Pada PPPK Tahap 1 misalnya, banyak pegawai yang mendapatkan TMT per 1 Maret namun baru menerima SPMT pada bulan Juni.
Begitu pula pada PPPK Tahap 2, TMT ditetapkan paling lambat 1 Oktober sebelum penerbitan SPMT.
SPMT: Penentu Resmi Mulainya Tugas
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah dokumen terpenting dalam proses penggajian PPPK.
SPMT diterbitkan oleh atasan langsung seperti Kepala Balai, Kepala Sekolah, atau Kepala Dinas, tergantung instansinya.
Jika TMT hanya menunjukkan tanggal pengangkatan, SPMT menjadi bukti kapan pegawai benar-benar mulai bekerja di lapangan.
Mengapa SPMT Jadi Acuan Gaji?
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa tanggal SPMT adalah dasar pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.
Perbedaan tanggal SPMT antardaerah disebabkan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.
Karena itu, dua pegawai dengan TMT yang sama bisa menerima gaji pada bulan berbeda apabila SPMT-nya tidak serentak.
Contoh Penerapan di Lapangan
Di Kepulauan Riau, sejumlah PPPK memiliki TMT 1 Maret namun baru menerima SPMT pada 2 Juni. Gaji pun baru dibayarkan mulai bulan Juni.
Sebaliknya, beberapa daerah menetapkan TMT dan SPMT sekaligus pada 1 Oktober sehingga pegawai bisa langsung menerima gaji di bulan yang sama.
Untuk PPPK Paruh Waktu, distribusi SK bisa dilakukan lebih awal, namun SPMT dan pembayaran gaji di sebagian besar wilayah baru dimulai awal tahun anggaran berikutnya.
Pegang Tanggal SPMT Jika Ingin Hitung Gaji
SK memberi legalitas, TMT menandai masa kerja, tetapi SPMT-lah yang menentukan kapan pegawai mulai berhak menerima gaji.
Bagi PPPK yang masih menunggu hak finansial, kuncinya adalah memastikan SPMT sudah diterbitkan oleh instansi masing-masing.
Tanpa SPMT, meskipun SK dan TMT sudah ada, pembayaran gaji tidak akan bisa dilakukan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya