RadarBuleleng.id - Pemadaman listrik massal yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada 2 Mei lalu memicu kekhawatiran soal ketersediaan energi di Pulau Dewata.
Komisi III DPRD Bali pun memanggil jajaran PT PLN Bali dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung DPRD Bali, kemarin (19/5/2025).
Selain membahas penyebab blackout, dalam pertemuan tersebut PLN memastikan bahwa pelanggan terdampak akan mendapat kompensasi, sesuai regulasi yang berlaku.
“Pelanggan yang mengalami kerugian akan diberikan kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. Besarannya bisa dua hingga tiga kali dari biaya beban,” ujar Senior Manager Distribusi PLN Bali, Putu Eka Astawa.
Baca Juga: Dampak Blackout, Akademisi Unud Ingatkan Energi Bersih Bukan Sekadar Wacana
Kompensasi akan diberikan dalam dua skema. Yakni pengurangan tagihan untuk pelanggan pascabayar dan penambahan token bagi pelanggan prabayar.
PLN masih melakukan perhitungan detail, termasuk durasi padam di tiap wilayah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima.
“Proses ini sedang kami koordinasikan secara internal. Data pelanggan terdampak sudah kami pegang, tinggal menunggu validasi dan pelaksanaan,” tambahnya.
Putu menjelaskan, pemberian kompensasi akan direalisasikan dalam satu hingga dua bulan setelah kejadian, dan bukan berupa diskon atau promosi.
“Kompensasi ini sifatnya resmi dan diatur oleh Permen ESDM, bukan bentuk goodwill semata,” tegasnya.
Baca Juga: Bali Blackout: Energi Fosil jadi Biang Kerok, PLTS Bisa jadi Solusi Mandiri Energi
Penyebab blackout disebut berasal dari gangguan pada kabel bawah laut akibat ketidakseimbangan antara beban dan pasokan listrik.
“Terjadi over supply di sistem, sehingga kabel laut tidak mampu menahan beban,” terang Putu Eka.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menilai insiden ini menjadi momentum untuk serius merealisasikan kemandirian energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Ia menyoroti lambatnya realisasi pemanfaatan energi seperti panas bumi dan PLTS atap yang sudah diwacanakan sejak lima tahun lalu.
“Rencana sudah ada sejak lama, tapi tak kunjung jalan karena alasan bahan baku yang tidak tersedia. Ini seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Di sisi lain PLN merencanakan penambahan pasokan daya sebesar 280 megawatt pada tahun 2025 untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan Bali.
Sebagian unit sudah mulai beroperasi sejak Maret, dan sisanya ditarget rampung pada November.
Namun, proyek pembangkit berbasis gas ini menghadapi tantangan tersendiri karena sumber gas tidak tersedia di Bali.
Rencananya, pasokan gas akan dikirim dari LNG Tangguh, Papua Barat. Hal ini diprediksi akan menimbulkan masalah baru. Yakni rentan terjadi risiko keterlambatan suplai gas.
“Seluruh pembangkit ini berbasis gas, jadi distribusi dan ketersediaan kargo menjadi faktor krusial. Ini tantangan yang harus dimitigasi sejak sekarang,” jelas Putu Eka.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya