RadarBuleleng.id - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif di Senayan.
Dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan dinilai sangat masif, bahkan beberapa pihak membandingkan kehancuran infrastruktur kali ini dengan dampak Tsunami Aceh 2004.
Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, dalam tinjauannya ke lokasi terdampak di Aceh Utara dan sekitarnya, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam.
Ia menilai bahwa dari sisi kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan tanggul banjir kali ini membawa dampak kehancuran yang luar biasa luas.
"Infrastruktur hancur lebur. Jika kita lihat sebarannya, kerusakan fasilitas publik akibat banjir ini dinilai lebih parah dan meluas dibandingkan saat Tsunami di beberapa titik pedalaman," ucap TA Khalid saat memantau distribusi bantuan logistik di Bandara Sultan Malikussaleh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bahkan secara eksplisit menyebut bencana ini sebagai "Tsunami Kedua" bagi Aceh.
Pernyataan ini merujuk pada hilangnya sejumlah permukiman warga yang tersapu air bah.
"Aceh seakan mengalami tsunami kedua. Ada empat kampung yang hilang disapu banjir bandang dan longsor, seperti di daerah Sawang dan Jambo Aye," ungkap pria yang akrab disapa Mualem itu.
Data lapangan menunjukkan tingkat kerusakan yang katastropik. Berdasarkan laporan terkini, puluhan ribu rumah warga mengalami kerusakan berat.
Di Aceh Utara saja, tercatat 38.586 unit rumah rusak, di mana sebagian wilayah pesisir dilaporkan rata dengan tanah hingga menyerupai lautan baru.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merilis data bahwa sedikitnya 14 jembatan strategis di jalur utama Aceh mengalami kerusakan fatal mulai dari runtuh total. Hal tersebut melumpuhkan akses logistik ke daerah terisolir.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menambahkan bahwa kerusakan tidak hanya menimpa hunian, tetapi juga pusat ekonomi masyarakat.
"Ribuan infrastruktur rusak parah. Bangunan pertokoan roboh, dinding jebol, dan barang dagangan hancur. Ini pukulan berat bagi ekonomi warga," kata Iskandar.
Melihat eskalasi dampak yang terus meluas, Anggota DPR RI, Nasir Djamil mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Menurutnya, penanganan dengan skala daerah sudah tidak lagi memadai mengingat akses darat yang terputus dan ribuan warga yang masih terjebak.
"Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus meningkat. Kami meminta Presiden untuk menetapkan status tersebut agar mobilisasi sumber daya nasional bisa dilakukan secara penuh," Ucap Nasir Djamil.
Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari BNPB, TNI/Polri, dan relawan masih terus berupaya menembus titik-titik isolasi untuk menyalurkan bantuan logistik dan mengevakuasi warga yang masih bertahan di atap rumah maupun pengungsian darurat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya