radarbuleleng.id- Wacana terkait kenaikan harga tiket pesawat domestik ramai diperbincangkan.
Hal itu kian hangat usai Direktur Utama PT Garuda mengusulkan kenaikan harga tiket karena besarnya biaya operasional maskapai.
Wacana ini pun membuat banyak pihak cemas karena dianggap bisa berpengaruh kepada tingkat kunjungan wisatawan, terutama di Bali.
Namun terkait kekhawatiran itu, Ketua PHRI Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengatakan, jika mahalnya harga tiket pesawat terbang tak akan berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Bali.
Hal itu menurutnya karena belakangan ini, terjadi perubahan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali yang saat ini didominasi wisatawan asing.
"Melihat pertumbuhan wisatawan mancanegara dan wisata Nusantara tidak signifikan. Kalau dulu wisatawan nusantara lebih tinggi daripada mancanegara. Sedangkan sekarang mancanegara lebih tinggi dari domestik," katanya ditemui di kediamannya di Pantai Purnama Gianyar, Selasa (28/5) sore.
Dikatakannya, berkurangnya wisatawan domestik ke Bali juga bukan semata-mata karena mahalnya harga tiket pesawat terbang.
Kemungkinan lain, karena destinasi wisata di pulau lain di luar Bali saat ini sedang berkembang cukup bagus. Sehingga turis domestik mencoba mengeksplor lokasi-lokasi wisata di luar Bali.
"Di samping itu juga keberhasilan promosi daerah lain seperti Labuan Bajo, Mandalika dan lain-lain. Jadi domestik kita juga sekarang tersebar," bebernya.
Kendati demikian, mantan wakil Gubernur Bali itu berharap agar pemerintah menetapkan regulasi terkait harga tiket pesawat terbang dengan cukup bijak.
Sementara itu, menurutnya saat ini jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali cendrung meningkat, meski di low season.
Dia bahkan mengklaim jika pungutan 10 dolar atau Rp150 ribu kepada wisatawan asing ke Bali tidak memberi pengaruh negatif pada tingkat kunjungan.
Aturan terkait pungutan ini sendiri telah dimulai oleh pemerintah Provinsi Bali sejak 14 Februari lalu.
Dia mengungkap, pungutan ini bermuasal dari pendapatan provinsi Bali yang selama ini hanya bersumber dari pajak kendaraan saja dan beberapa sumber pendapatan lain.
Sementara tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan pariwisata dan infrastruktur di Bali cukup tinggi.
"Oleh sebab itu kami di pariwisata menyambut baik ketika Pemprov mempunyai gagasan biar ada pemasukan untuk provinsi. Memang dalam pelaksanaannya karena suatu hal yang baru, teknis pelaksanannya masih mengalami hambatan-hambatan. Tapi yang penting secara psikologis, pariwisata atau pasar kita tidak ada yang keberatan 10 dolar atau 150 ribu rupiah," tandasnya. ***
Editor : Donny Tabelak