SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali mendapat sorotan tajam. Kali ini sorotan itu justru muncul dari lembaga DPRD Bali itu sendiri.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, menyindir langkah pansus yang dinilai belum menyentuh persoalan mendesak yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
Belakangan, Pansus TRAP DPRD Bali gencar melakukan penutupan sejumlah usaha yang dianggap melanggar tata ruang.
Namun menurut Kresna Budi, pengawasan semestinya lebih difokuskan pada persoalan serius. Salah satunya banjir di Desa Pancasari, Buleleng, yang kerap menggenangi Jalan Raya Singaraja-Denpasar.
Selain itu, ada juga masalah penyempitan daerah aliran sungai (DAS) hingga maraknya pembangunan di kawasan rawan bencana.
Politisi Partai Golkar asal Buleleng itu menilai persoalan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Bali justru belum mendapatkan perhatian maksimal. Padahal dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
Ia mencontohkan banjir yang terjadi di kawasan Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, serta wilayah Denpasar dan Badung yang disebut dipicu penyempitan DAS.
”Pelanggaran yang berat justru ada pembiaran. Contohnya banjir di Pancasari, itu betul-betul kelelep. Hal-hal penting seperti ini yang seharusnya cepat direspons,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Kresna Budi mengingatkan DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal, termasuk memberikan kritik dan masukan kepada pihak eksekutif apabila ada kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya fokus pada persoalan administratif atau penertiban usaha semata, sementara masalah yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas justru terabaikan.
Ia juga menyebut sikap tersebut sejalan dengan arahan pimpinan Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih, yang meminta kader Golkar di DPRD maupun Pansus RTRW Bali lebih selektif dalam menentukan prioritas pengawasan.
Fokus pengawasan, kata dia, seharusnya diarahkan pada persoalan yang benar-benar merugikan masyarakat, terutama yang menjadi pemicu bencana banjir.
”Kalau eksekutif salah, ya marahi dong, termasuk menasihati gubernur. Harus berani menegur atau memberi masukan, jika ada kebijakan yang kurang pas,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan banjir, Kresna Budi juga mengingatkan maraknya pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan tebing dan jurang di Kintamani, Kabupaten Bangli.
Kondisi itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan wisatawan apabila tidak diawasi dengan ketat.
Karena itu, ia meminta Pansus TRAP DPRD Bali lebih fokus pada pengawasan tata ruang yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya