SINGARAJA, radarbuleleng.id - Rapat paripurna penyampaian tanggapan bupati Buleleng atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng, ternyata hanya dihadiri 11 orang anggota dewan.
Sedangkan sisanya disebutkan tengah mengikuti sejumlah kegiatan mendesak.
Agenda pada Kamis (1/8) di Ruang Sidang DPRD Buleleng, yakni rapat paripurna penyampaian tanggapan dan/atau jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2025-2045.
Juga penjelasan bupati terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2024.
Menariknya, agenda tersebut hanya dihadiri 11 anggota dewan saja. Mereka adalah Kadek Sumardika (Demokrat), Made Budiasa dan Wayan Teren (Hanura), Ketut Dody Tisna Adi, I Nyoman Gede Wandira Adi, dan Ketut Patra (Golkar), I Nyoman Meliun, Made Sudiarta, dan Made Jayadi Asmara (NasDem).
Bersama dengan Wakil Ketua Gede Suradnya (Gerindra) dan Made Putri Nareni (NasDem).
Sementara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, tampak lebih banyak dibandingkan “tuan rumah”.
Bahkan saat sidang baru saja dimulai, Made Sudiarta langsung menginterupsi lantaran rekan-rekannya yang hadir hanya sedikit.
Suasana sempat memanas, namun kemudian berhasil diredam oleh Suradnya sebagai pimpinan sidang.
”Saya tidak ada menyinggung siapapun, saya hanya bertanya kenapa yang hadir sedikit. Ini kan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Malu dong,” tegasnya usai rapat.
Sementara Gede Suradnya menjelaskan bila sebagian besar anggota dewan yang tidak hadir, difasilitasi dengan mengikuti rapat melalui daring. Alasannya, ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
Sekretariat Dewan pun bahkan menyiapkan kamera serta sebuah layar yang menampilkan rapat daring, yang diikuti oleh mereka yang tidak hadir.
”Bahwa yang lainnya (anggota dewan yang tidak hadir) lewat zoom mengikutinya (rapat paripurna). Jadi saya harap semua memahami,” katanya dalam rapat menanggapi interupsi Sudiarta.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengaku tidak mempermasalahkan banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. Bahkan yang menyaksikan jawabannya, malah lebih banyak dari pihak Pemkab Buleleng.
”Artinya kuorum itu masih dimungkinkan menggunakan zoom. Tiyang kan hanya posisi ngikut saja,” jawabnya santai. ***
Editor : Donny Tabelak