- Bendungan Tamblang yang membendung Tukad Aya, Buleleng, masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo.
- Alih-alih menjadi solusi penanganan air bersih, proyek bendungan justru menyebabkan warga di Desa Bengkala mengalami krisis air bersih selama bertahun-tahun.
SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Patung angsa berukuran raksasa berdiri megah di tepi Jalan Raya Desa Sawan. Jalan konstruksi beton dengan lebar 12 meter, membentang ke arah timur. Tulisan “Bendungan Tamblang” terlihat mencolok.
Beberapa meter dari pintu masuk, terpasang portal besi. Di portal itu juga terlihat sebuah banner. “Dilarang Masuk ke Area Bendungan”, begitu tulisannya. Tepat di portal itu juga ada 2 orang security yang berjaga. Melarang siapa saja masuk ke area bendungan.
Sejak 2018 silam, lokasi itu menjadi area terbatas. Tidak sembarang orang bisa masuk ke area bendungan. Mereka harus mengurus izin kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, hanya untuk masuk ke dalam area Bendungan.
Setelah mendapat izin, area yang bisa dikunjungi juga sangat terbatas. Hanya di sekitar gardu pandang serta kantor pengelola. Sementara tubuh bendungan, masuk dalam area terlarang.
Pengamanan di Bendungan Tamblang, jauh lebih ketat dibanding saudara tuanya, Bendungan Titab di Kecamatan Busungbiu. Proyek Bendungan Titab tuntas pada 2015. Tak lama setelah konstruksi selesai, Bendungan Titab sudah bisa dikunjungi masyarakat yang ingin sekadar berwisata.
Ketatnya pengamanan di Bendungan Tamblang memicu berbagai spekulasi. Mulai dari konstruksi yang belum tuntas, rembes pada tubuh bendungan, hingga desas-desus bahwa konstruksi inti aspal pada tubuh bendungan gagal menjaga tubuh bendungan.
Janggal Sejak Perencanaan
Proyek Bendungan Tamblang telah direncanakan sejak warsa 1990-an silam. Bendungan itu dirancang untuk membendung Tukad Aya - sungai yang memisahkan Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan di Kabupaten Buleleng.
Bendungan tersebut diproyeksikan menampung genangan air dengan kapasitas 5,1 juta meter kubik pada kolam genangan seluas 29,8 hektare.
Harapannya, bendungan itu berfungsi untuk mendukung irigasi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, dan Desa Bulian di Kecamatan Kubutambahan. Total luas area tanam mencapai 588 hektare. Bendungan juga diharapkan bisa mengendalikan banjir.
Setelah beroperasi, bendungan ditarget menghasilkan listrik dengan kekuatan 0,54 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Selain itu, bendungan juga diproyeksikan menyuplai keperluan air bersih di lokasi proyek bandara baru Bali Utara, tepatnya di Desa Kubutambahan.
Rencana pembangunan Bendungan Tamblang memang sudah kontroversial sejak awal. Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek bendungan diduga asal-asalan.
Muncul dugaan bahwa dokumen Amdal Bendungan Tamblang yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bali pada 2017 lalu, disusun dengan cara copy paste.
Fakta itu diungkap Tokoh Masyarakat Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Nengah Sudarsana.
Ia menyebut ada sejumlah dampak yang dinilai janggal. Dalam dokumen disebutkan bahwa ada habitat fauna yang terganggu. Pembangunan bendungan diyakini akan mengganggu habitat lumba-lumba. Padahal bendungan itu dibangun 15 kilometer dari pantai.
“Waktu saya baca, nggak masuk logika. Apalagi di dalam dokumen, kalau tidak salah saya ingat, itu ada juga disebutkan soal mengancam kangguru. Gimana ceritanya di Bali ada kangguru,” ungkap Sudarsana pada Sabtu (7/12/2024).
Saat sosialisasi dokumen Amdal, Sudarsana mendesak agar dokumen Amdal diperbaiki. Sebab pembangunan bendungan sudah dimulai pada akhir 2018. Sementara dokumen Amdal baru terbit pada pertengahan 2017.
“Waktu saya jadi perbekel (kepala desa), saya tegas minta biar amdal itu diperbaiki. Karena waktu itu saya khawatir sebenarnya dokumen itu cuma copy paste saja,” kata Sudarsana.
Proyek Strategis
Singkat cerita, pembangunan Bendungan Tamblang senilai Rp 769,56 miliar itu, mulai bergulir pada Desember 2018. Proyek dikerjakan oleh PT. PP (Persero), yang notabene salah satu BUMN konstruksi di Indonesia.
Sebelum proses pembangunan dimulai, Bendungan Tamblang digadang-gadang sebagai bendungan tercanggih di Indonesia. Alasannya, Bendungan Tamblang merupakan menjadi satu-satunya bendungan yang menggunakan inti aspal pada tubuh bendungan. Sementara bendungan lainnya di Indonesia masih menggunakan tanah liat pada tubuh bendungan.
Sebenarnya, sejak awal dibangun, proyek bendungan di Bali Utara tidak pernah masuk dalam radar proyek strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini, Proyek Strategis Nasional (PSN). Buktinya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016, proyek Bendungan Tamblang tidak tercantum dalam PSN.
Bendungan Tamblang baru masuk dalam PSN lewat Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Beleid itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 November 2020 lalu. Itu berarti, Bendungan Tamblang baru masuk PSN, 2 tahun setelah proyek dikerjakan.
Presiden RI, Joko Widodo bahkan merasa perlu datang langsung meresmikan bendungan tersebut. Jokowi meresmikan bendungan itu pada 2 Februari 2023 lalu. Bahkan saat itu - atas permintaan Gubernur Bali Wayan Koster - Jokowi mengubah nama bendungan itu menjadi Bendungan Danu Kerthi.
Meski kini berbagai tetenger di sekitar bendungan masih tertulis “Bendungan Tamblang”, bukan “Bendungan Danu Kerthi”.
Ketika meresmikan bendungan pada 2 Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo tampak didampingi sejumlah pejabat negara. Yakni Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto.
“Ini akan mengairi sawah seluas 588 hektare. Jadi bendungan ini dipakai untuk irigasi sawah, yang kedua untuk mengurangi banjir,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan bendungan pada 2 Februari 2023, sebagaimana disaksikan pada tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Memicu Krisis Air
Pembangunan Bendungan Tamblang diproyeksikan bisa memproduksi air baku dengan kapasitas 510 liter per detik.
Selain untuk mendukung proyek bandara, suplai air baku juga bisa digunakan untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Buleleng. Total ada 40 ribu kepala keluarga yang akan merasakan dampaknya.
Namun, hanya 800 meter dari tubuh Bendungan, tepatnya di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, masyarakat justru kesulitan air bersih. Kondisi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pada Desember 2018, tepat saat proyek bendungan pertama kali dikerjakan, warga di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan mulai resah. Desa yang terletak di hilir bendungan itu, tetiba mengalami krisis air bersih.
Penyebabnya, pipa-pipa air minum warga terdampak proyek bendungan. Pipa yang membentang pada tebing, digaruk alat berat. Padahal pipa itu merupakan penghubung pada tiga titik sumber air bersih yang dinikmati warga Desa Bengkala selama bertahun-tahun.
Sebelum proyek Bendungan Tamblang dimulai, air bersih di Desa Bengkala disuplai dari 5 titik. Sebanyak dua titik diantaranya berada di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Satu titik berada di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, satu titik ada di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan.
Desa Bengkala juga mendapat suplai air bersih dari Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan. Namun suplai itu dimanfaatkan oleh beberapa desa lain. Selain Desa Bengkala, Desa Bila, Desa Tamblang, dan Desa Mengening juga memanfaatkan air dari sumber yang sama.
Dengan sumber air sebanyak itu, Desa Bengkala mendapat suplai air bersih sekurang-kurangnya sebanyak 6 liter per detik.
“Pengambilan di sumber yang di Tambakan itu pakai pipa 6 dim. Kemudian dipecah untuk 4 desa, nah Desa Bengkala dan Desa Bila itu masing-masing dapat 2 dim,” ungkap Nyoman Kistama, Ketua Pengelola Air Bersih Desa Bengkala saat ditemui di Kantor Perbekel Bengkala pada Selasa (10/12/2024).
Kistama menyebut, saat proyek berlangsung pada Desember 2018 lalu, dirinya harus bolak-balik memperbaiki jaringan pipa air bersih. Tadinya, ia meyakini jaringan pipa air bersih tidak akan terdampak proyek bendungan. Sebab pipa terpasang di hulu bendungan.
Namun pada satu hari di bulan Desember 2018, Desa Bengkala berkali-kali mengalami gangguan air bersih. Yakni pada pagi, siang, hingga sore hari.
Pengelola air bersih di Desa Bengkala bahkan nyaris frustasi. Karena pipa rusak beberapa kali pada hari yang sama.
Nyoman Kistama ingat betul, ketika itu pada pagi hari, air bersih terputus. Kistama mendapati pipa di wilayah Desa Sawan terputus. Dia pun memperbaiki pipa tersebut. Siang harinya hal serupa terulang, dan kembali terulang pada sore hari.
“Sore dicek, ternyata orang sudah bongkaran tanah. Kami sudah dilarang keras untuk masuk di wilayah itu. Sudah zona merah itu. Sedangkan pipa air bersih putus,” ceritanya.
Dampaknya, pipa yang menghubungkan air bersih di Desa Sawan dan Desa Bebetin, putus total. Hanya menyisakan pipa yang terhubung dengan sumber di Desa Tambakan dan Desa Pakisan.
Sumber di Desa Tambakan, kini hanya menyuplai air 1,5 liter per detik. Sementara sumber di Desa Pakisan, sejak beberapa bulan belakangan mengering gegara kemarau.
“Mana mungkin air 1,5 liter per detik cukup untuk 3.000 jiwa di Bengkala. Apalagi kalau hari raya, krodit sekali. Sekarang saja, musim hujan, kami harus gilir air biar semua dapat,” jelas Kistama serata menunjukkan bak penampungan air bersih yang kering.
Kondisi itu diamini warga Bengkala, Kadek Sri Parcana. Dia mengaku kebutuhan air bersih di rumahnya sudah seret sejak beberapa tahun belakangan. Padahal rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari bak penampungan air di Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala.
“Akhirnya sekarang harus punya tandon air untuk jaga-jaga. Kadang itu bisa seharian tidak ada air. Seperti dua hari lalu (Minggu, 8 Desember 2024) itu sama sekali tidak ada air,” ujarnya.
Apabila air seret, dia dan keluarganya hanya menggunakan air bersih untuk memasak.
“Kalau cuci sama mandi, ya turun ke sungai. Syukur-syukur kalau nggak hujan. Kalau hujan, ya harus irit-irit lagi. Kadang sampai begadang biar dapat air,” katanya.
Dengan kondisi itu, Nyoman Kistama menyatakan warga Bengkala kini sedang menangis darah, demi mendapatkan air bersih. Sebab kondisi itu telah berlangsung selama 6 tahun.
Kistama mengatakan, sebenarnya ada solusi konkrit untuk mengatasi krisis air di Bengkala. Caranya, mengizinkan pengelola air bersih memanfaatkan sumber air di Desa Bontihing, Bebetin, dan Sawan. Hanya saja, pipa harus melewati pinggiran bendungan.
“Pipa itu hanya lewat pinggiran bendungan saja. Lewat tebing. Ini soal masalah izin saja. Kami harap bisa segera ada izin. Kalau memang tidak dikasih izin, artinya negara tidak memikirkan masyarakat yang benar membutuhkan air bersih,” ujar Kistama.
Tubuh Bendungan Rembes
Kini, nyaris beranjak 2 tahun sejak Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tamblang. Meski telah diresmikan, bendungan belum juga dibuka untuk umum.
Meski sudah diresmikan, bendungan tidak pernah dibuka untuk umum. Muncul desas-desus terjadi kegagalan konstruksi di bendungan. Hingga menyebabkan tubuh bendungan rembes.
Informasi yang dihimpun RadarBuleleng.id, tubuh bendungan baru tuntas 3 hari menjelang kunjungan Presiden Jokowi pada 2 Februari 2023 lalu. Semestinya sejak proyek tuntas hingga pengisian bendungan, ada jeda waktu untuk memantau kondisi konstruksi, khususnya tubuh bendungan.
Namun, demi acara seremonial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Bali-Penida - ditengarai melanggar SOP yang telah mereka susun.
Begitu tubuh bendungan tuntas, pemerintah langsung melakukan impounding (pengisian) bendungan. Padahal semestinya proses impounding dilakukan secara bertahap.
Idealnya, pengisian mulai dari ketinggian genangan 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga maksimal 100 persen. Setiap tahap memerlukan waktu berbulan-bulan untuk proses impounding dan evaluasi.
Tetapi hanya demi acara seremoni, SOP itu dilanggar. Sehingga dalam waktu 3 hari kolam genangan sudah penuh. Akhirnya berdampak pada tubuh bendungan hingga bendungan mengalami rembes. Karena belum siap dengan tekanan air.
Petani di Desa Bungkulan bahkan sempat menjerit. Karena aliran air ke saluran irigasi dibatasi. Sementara musim tanam sudah dimulai.
“Setahu saya memang sempat seperti itu (rembes). Belakangan ini saya belum tahu lagi, karena tidak boleh masuk ke dalam. Kalau masuk, paling saya sampai ke kantor pengelola saja,” kata Perbekel Sawan, Nyoman Wira saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (10/12/2024).
Wira juga mengamini jika BWS Bali Penida pernah melakukan sosialisasi soal prosedur pengisian bendungan. Saat sosialisasi, tim memaparkan kondisi ideal impounding. Yakni dilakukan secara bertahap.
“Waktu Pak Presiden ke sini kan, air waktu itu memang sudah penuh. Bahkan sudah melimpah,” ungkap Wira.
Gegara bendungan rembes, para ahli konstruksi dibuat pusing tujuh keliling. Sebab, secara teori, tubuh bendungan dengan inti aspal bisa melakukan self healing atau perbaikan sendiri. Aspal akan bergerak menutupi rembes yang muncul di tubuh bendungan. Tapi toh, rembes air masih terjadi.
Alhasil para ahli menerapkan teknik grouting. Yakni menanamkan beton ke tubuh bendungan maupun tebing bendungan. Pelaksana konstruksi menyuntikkan cairan semi-padat pada retakan. Sehingga tanah semakin stabil. Konon ada 500 titik yang dikerjakan sepanjang tahun 2024 ini.
Khusus soal kondisi rembes di bendungan, Perbekel Sawan, Nyoman Wira mengaku belum tahu kondisi terkini. “Saya sudah lama tidak pernah masuk ke dalam,” katanya.
Meski begitu, Wira juga merasa bertanya-tanya, kapan bendungan bisa dibuka untuk umum. Sebab banyak masyarakat yang menanyakan langsung pada dirinya soal oeprasional bendungan.
Perbekel Sawan Nyoman Wira mengaku sempat bertemu pengelola bendungan belum lama ini. Pada pertemuan itu, Wira mendapat informasi bahwa bendungan akan dibuka setelah mendapatkan Sertifikat Keamanan Bendungan.
“Cuma, kapan dapat sertifikat, itu kami tidak tahu. Informasi terakhir yang saya dapat, dari pengelola bendungan sedang memohon izin melakukan pengisian kembali,” kata Wira.
Terpisah, Kepala BWS Bali Penida, Muhammad Noor menyebut, Bendungan Tamblang kini masih dalam tahap pemeliharaan.
Ia mengakui dalam proses pemeliharaan sempat melakukan diskusi dengan Komisi Keselamatan Bendungan, terkait dengan isu-isu yang mencuat di Bendungan Tamblang.
“Hal-hal teknis itu kami terus pantau dalam rangka pemanfaatan bendungan yang lebih optimal,” kata Noor saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, pada 22 Oktober lalu.
Noor juga menepis isu bendungan rembes sebagaimana isu yang mencuat di masyarakat. Ia mengklaim hal-hal yang terkait dengan bendungan, sudah dipantau secara ketat oleh Komisi Keselamatan Bendungan. Pihaknya pun selalu menindaklanjuti saran yang disampaikan komisi tersebut.
“Kami masih pantau kondisi bendungan. Tapi secara umum, dari instrumen yang terpasang pada tubuh bendungan, semuanya dalam kondisi aman. Terkait operasional, kami harapkan bisa segera. Tapi yang perlu diketahui, sebenarnya dalam pembangunan bendungan itu memang masa pemeliharaan yang lama,” tukas Noor. (*/eka prasetya)
Artikel berita ini merupakan hasil kerjasama RadarBuleleng.id dengan Society of Indonesian Environmental Journalists dan Ekuatorial.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya