RadarBuleleng.id - Penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi sorotan dunia. Konon dalam waktu 5 tahun belakangan, 9,5 juta orang kelas menengah turun kasta menjadi kelompok rentan.
Para ahli memperingatkan bahwa penurunan ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia. Sebab bila dibiarkan, tak menutup kemungkinan mereka akan jatuh miskin.
Penurunan jumlah kelas menengah terjadi meski pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk menjaga kelompok ini agar tidak jatuh ke dalam kategori rentan.
Mengutip laporan ChannelNewsAsia, para analis menekankan pentingnya pemerintah untuk kembali memperkuat segmen populasi ini guna mencegah penurunan lebih lanjut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah turun hampir 9,5 juta dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia tercatat sebanyak 57,33 juta orang. Namun, pada 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 48,27 juta jiwa atau 17,44 persen dari total populasi.
BPS juga melaporkan bahwa pada 2024, jumlah kelas menengah semakin turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta orang di kelas menengah.
"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca-pandemi, sementara jumlah dan persentase mereka yang menuju kelas menengah justru meningkat," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI sebagaimana diberitakan JawaPos.com.
Selaras dengan penurunan jumlah kelas menengah, terdapat peningkatan jumlah mereka yang mendekati kategori kelas menengah dalam periode lima tahun yang sama.
Jumlah penduduk yang berpotensi masuk kelas menengah naik dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,5 juta pada tahun ini. Kelompok ini kini mencapai 49,22 persen dari populasi Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya peran kelas menengah dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Airlangga juga menekankan pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah, serta mempersiapkan calon kelas menengah.
Ini semua merupakan bagian dari upaya mendukung Visi Indonesia Emas 2045, sebuah rencana jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera menjelang ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.
Untuk mendukung kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, program Prakerja, dan skema Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu insentif pajak yang menjadi perhatian adalah rencana pemerintah untuk mengembalikan keringanan pajak penuh atas pembelian properti hingga Rp 5 miliar untuk paruh kedua tahun 2024.
"Kebijakan ini mencakup penghapusan pajak pertambahan nilai hingga Rp 2 miliar dari harga properti yang memenuhi syarat, yang sebelumnya hanya mendapat potongan 50 persen setelah kebijakan penuh berakhir pada bulan Juni," jelas Airlangga.
Namun, para analis menilai bahwa selain dampak berkepanjangan dari Covid-19, penyebab lain dari penurunan kelas menengah ini adalah lemahnya ekonomi nasional, kebijakan pemerintah yang memberatkan, serta kurangnya jaring pengaman sosial yang kuat.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistria mengatakan bahwa lemahnya sektor manufaktur merupakan salah satu faktor signifikan dalam penyusutan kelas menengah.
Lesunya sektor manufaktur telah menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.
Bahkan, sejak awal tahun 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nusantara memperkirakan bahwa PHK di sektor manufaktur padat karya dapat berdampak pada sekitar 100.000 pekerja.
Selain itu, Bhima juga menyatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang semakin memberatkan daya beli masyarakat adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan mulai 1 April 2022. "Kenaikan PPN ini menyebabkan harga eceran meningkat," tambah Bhima.
Ia juga menyebut bahwa tingginya biaya hidup diperparah dengan minimnya jaring pengaman sosial bagi kelas menengah. Hal ini disebabkan oleh fokus pemerintah yang lebih banyak pada penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Pusat Reformasi Ekonomi (Core) mengatakan bahwa pemerintah perlu mulai memberikan dukungan finansial kepada kelas menengah dan mereka yang hampir masuk dalam kategori tersebut.
"Baik dalam bentuk bantuan tunai maupun subsidi, bantuan ini penting untuk mencegah tren penurunan kelas menengah terus berlanjut," jelas Yusuf. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya