RadarBuleleng.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) lalu. Tercatat ada 53 kursi menteri dan 56 kursi wakil menteri yang diumumkan.
Pengumuman itu menuai berbagai pertanyaan bagi masyarakat Bali. Sebab tidak ada menteri asal Bali yang duduk di kabinet.
Sejak zaman Presiden Soeharto hingga Joko Widodo, Bali selalu mendapat jatah satu kursi menteri.
Sebut saja nama Jero Wacik yang duduk dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Anak Agung Ngurah Puspayoga yang duduk pada periode pertama Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya pada periode kedua, giliran istrinya, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati alias Bintang Puspayoga yang menjadi menteri.
Kini dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak ada representasi Bali di jabatan menteri.
Sebaliknya, ada dua orang asal Bali yang duduk di kursi Wakil Menteri. Mereka adalah Isyana Bagoes Oka yang duduk sebagai Wakil Menteri Kependudukan, serta Ni Luh Enik Ermawati alias Ni Luh Puspa wanita asal Buleleng yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pariwisata.
Pengamat Politik, I Gusti Putu Artha mengakui, jatah menteri dalam kabinet hanya tradisi belaka. Tidak ada aturan maupun kesepakatan tertulis untuk memasukkan orang Bali dalam kabinet.
Ia menyebut, Prabowo Subianto punya hak prerogatif dalam menyusun kabinet. Meski begitu, Prabowo harus mempertimbangkan stabilitas politik.
Dampaknya, Prabowo mendistribusikan sebagian besar kursi menteri maupun wakil menteri kepada berbagai kelompok.
”Distribusi kekuasaan ini menyebabkan tidak ada orang Bali yang cukup menonjol untuk menjadi representasi partai koalisi,” kata pria yang pernah duduk sebagai anggota KPU RI tersebut.
Menurutnya, dalam beberapa kabinet belakangan, orang Bali yang duduk di kursi kabinet merepresentasikan bagian dari partai koalisi.
Sebut saja Jero Wacik yang merepresentasikan kekuatan Demokrat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian nama Puspayoga dan Bintang Puspayoga yang merupakan representasi PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Artha menilai, saat ini tidak ada tokoh Bali yang menonjol dalam koalisi yang dibentuk oleh Prabowo.
”Contohnya Isyana Bagoes Oka. Dia bukan pemimpin utama di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sehingga kalah bersaing dengan Raja Juli Antoni. Analisis saya, tidak ada tokoh Bali yang duduk di partai koalisi yang cukup punya posisi menjadi posisi menteri,” jelasnya.
Dengan distribusi dua kursi wakil menteri, ia menilai sebenarnya sudah cukup. Hanya saja masyarakat Bali harus ikhlas.
Apabila ingin punya menteri dari Bali, maka orang Bali harus punya representasi sosok yang kuat dan kapabel dari sebuah kekuatan politik.
Pria asal Kelurahan Banjar Bali, Buleleng itu menyebut sosok kapabel di Bali sebenarnya ada banyak.
Sebut saja, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang kini duduk sebagai anggota DPD RI. Kemudian mantan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan I Dewa Gede Palguna yang mantan Hakim Konstitusi.
"Yang kapabel banyak, tapi bukan representasi kekuatan partai politik yang berhak diberikan jatah. Kenapa seorang Bintang Puspayoga kurang tapi bisa (jadi menteri), karena representasi kekuatan partai politik yaitu PDIP. Itu cara menganalisis cara berpikirnya, " ungkap Artha
Terpisah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional (FISIP Undiknas), I Nyoman Subanda mengaku ada pertanyaan dari masyarakat soal alokasi menteri dari Bali.
"Saya belum tahu apakah (respons) masyarakat kecewa atau tidak, tetapi rasa tidak puas sudah mulai saya dengar," katanya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya